SEJARAH
SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Seiring
dengan perkembangan Zaman,Perekonomian Indonesia mulai mengalami suatu
perubahan yang di mulai dari masa sejarah,Orde lama,Orde baru dan era Reformasi
dan Globalisasi banyak mengalami perubahan. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyak
nya Pembangunan daerah yang sangat pesat, kecangihan teknologi dan Informasi yang
di dapat. Namun dengan perubahan tersebut tidak merubah semua nya karena
perubahan tersebut tidak merata, hal itu bisa dilihat dari masih kurang nya
kesejahteraan untuk rakyat dan masih ada sebagian masrakyat miskin, hal itu
mungkin karena system perekonomian Indonesia masih jauh dari sempurna. Disini
saya akan menceritakan sistem perekonomian apa saja yang pernah terjadi di Indonesia sampai
saat ini, hingga mengalami suatu perubahan dan untuk mencapai kejayaan itu
sampai sekrang, tapi saya akan sedikit mengulas system apa saja yang pernah di
jalan kan diindonesia sebelum system perekonomian saat ini berjalan, mungkin
tidak mudah karena bangsa Indonesia mengalami empat masa yang terdiri dari masa sebelum merdeka,orde lama,orde baru
dan masa reformasi.
Masa sebelum merdeka
Masa sebelum merdeka
Sebelum
merdeka Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa
periode. Ada empat Negara yang pernah menjajah Indonesia dan merusak system
perekonomian Indonesia yaitu portugis,belanda,inggris dan jepang. Namun
Portugis tidak meningalkan luka yang begitu mendalam bagi bangsa Indonesia
karena portugis di usir oleh belanda. Namun yang paling lama menjajah bangsa
Indonesia adalahbelanda sampai 350 tahun lama nya yang menerapakan system
sesuai dengan aturan nya.
Bangsa
belanda dulu menyebut Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda, dan melimpahkan semua
wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada Perusahaan VOC (Vereenigde
Oost-Indiche Compagnie) hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan antar sesama
pedagang yang berasal dari belanda dan mempunyai tujuan pula untuk menyaingi
pedagang lain nya seperti Inggris. Untuk melancarkan Aksi nya di hindia belanda
VOC diberi Hak-hak Octrooi, hak-hak tersebut seakan membuat kesan bahwa VOC
adalah Penguasa Hindia Belanda. Namun walupun demikian tidak seluruh ekonomi
Indonesia di kuasai, VOC hanya menguasa komoditi-komoditi ekspor sesuai
permintaan pasar Eropa saja yaitu berupa rempah hasil bumi. VOC menetapkan
suatu aturan yaitu Verphichate Laverentie (kewajiban meneyrahkan hasil bumi
kepada VOC) dan Peraturan Contigenten (Pajak hasil bumi)yang dirancang untuk
mendukung monopoli.
Setelah VOC dibubarkan VOC diambil Alih Oleh Republik Bataaf namun hal itu tidak berlangsung lama karena Republic bataaf Dihadapkan pada masalah system keuangan yang kacau balau. Republik Bataaf mulai meninggalkan hindia belanda dan kemudian inggris mengambil alih pemerintahan Hindia belanda.
Setelah VOC dibubarkan VOC diambil Alih Oleh Republik Bataaf namun hal itu tidak berlangsung lama karena Republic bataaf Dihadapkan pada masalah system keuangan yang kacau balau. Republik Bataaf mulai meninggalkan hindia belanda dan kemudian inggris mengambil alih pemerintahan Hindia belanda.
Inggris
merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh
belanda diganti menjadi Sistem pajak
tanah (Landrent) ternyata system yang diterapkan Oleh Thomas Stamford Raffles berhasil di
hindia belanda. Dengan ada nya system
landren penduduk pribumi memiliki uang untuk membeli barang produk
inggris atau pun barang yang di impor. Itu lah yang disebut dengan imperialisme
modern yang menjadiakan tanah jajahan tidak hanya sekdar untuk di eksplorasi
kekayaan alam nya tetapi juga menjadi kan daerah tersebut sebagai tempat
pemasaran produk dari barang penjajah. Kekuasaan Inggris di hindia belanda
akhir nya mengalami kegagalan akibat system ini karena beberapa factor yg di
sebabkan oleh dari rakyat pribumi yaitu:
1.
Masyarakat
pribumi yang pada umum nya buta huruf dan kurang mengenal uang dan kurang mampu
nya menghitung luas tanah yang kena pajak.
2.
Tebatas
nya pegawai pengukur tanah dari inggris yang terlalu sedikit
3.
Kurang
nya dukungan dari para raja-raja untuk kebijakna tersut karena inggris tak mau
mengakui suksesi jabtan secara turun –temurun.
Kemudian
system ini diganti menjadi Sitem tanam
paksa (cultuurstelstel) yang
mualai diberlakukan oleh Van den Bosch.
Yang bertujaun utuk memenuhi kebutuhan berbagai komoditi yang ada permintaan
dunia dan rakyat pribumi diprintahkan untuk membudidayankan produk-produk
selain kopi dan rempah-rempah seprti tembakau,teh,karet,gula dan masih banyak
lagi, system ini jelas banyak menekan
penduduk pribumi. Apalagi system ini di padukan dengan system monopoli ekspor (konsinyasi)
yang jelas semakin membuat rakyat pribumi semakin terpuruk. Bagi rakyat pribumi
sudah tentu cultuurstelstel amat
memeras keringat dan darah mereka. Apalagi
aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun hal ini memberi segi
poasitif bagi rakyat pribumiadalah mareka mulai mengenal tata cara menanam
komoditas ekspor yang pada umunya bukan tanaman asli Indonesia, dan
masuknya ekonomi uang di pedesaan yang
memicu meningkat nya taraf hidup mereka.
Kemudian
muncul lah system baru yaitu Sistem
Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal).
Hal ini terjadi karena adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang
menginginkan perubahan nasib pribumi kearah yang lebih baik dan mondorong
pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Lalu di buat lah
peraturan agrarian yang baru, yaitu mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak
swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tanah yang boleh disewakan dan Tidak. Hal
ini masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antra lain:
1. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengeglola perkebunan sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai bururh penggrap tanah
2. Prinsip Keuntungan Absolut :Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.
3. Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan kepada pihak swasta, walau jelas, pemerintah belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguh nya.
Namun sistem ini juga masih tidak Efektif karena sistem ini ternyata tidak mesejahterakan masyarakt pribumi tetapi menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umun nya tidak di perlakukan layak sebagai mesti nya.
1. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengeglola perkebunan sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai bururh penggrap tanah
2. Prinsip Keuntungan Absolut :Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.
3. Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan kepada pihak swasta, walau jelas, pemerintah belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguh nya.
Namun sistem ini juga masih tidak Efektif karena sistem ini ternyata tidak mesejahterakan masyarakt pribumi tetapi menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umun nya tidak di perlakukan layak sebagai mesti nya.
Orde Lama
Masa pasca
kemerdekaan (1945-1950)
pada
awal kemerdekaan kondisi keuangan amat buruk, hal ini disebabkan:
1.
Tingkat
inflsi sangat tinggi
sPada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
mengatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI yaitu mata uang De Javashe
Bank, mata uang Hndia Belanda dan Mata uang penduduk Jepang. Pada tanggal 6
maret 1946, pangliama AFNEI (Allied Forces For Netherlands East Indies/pasukan
sekutu) Mengumunkan berlaku nya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai
sekutu. Pada bulan Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan Uang kertas yaitu
ORI (Oeang Republik Indonesia) Sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori
moneter, banyak nya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2.
Adanya
Blockade ekonomi oleh belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negri RI
3.
Kas
Negara kosong
4.
Ekspolitasi
besar-besaran dimasa penjajahan
Upaya
yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut adalah
1.
Program
Pinjaman Nasional dilaksankan oleh menteri keuangan IR. Surachman
2.
Upaya
menenbus blockade dengan diplomasi beras ke india, mengadakan kerja sama dengan
perusahaan swasta Amerika, dan menenbus blockade Belanda di Sumatera dengan
tujuan ke singapura dan Malaysia.
3.
Konfernsi
Ekonomi Februari 1946 Dengan tujuan untuk memperoleh kesepaktan yang bulat
dalam menangulangi masalah-masalh ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi
dan distribusi makanan,sandang serta status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.
4.
Pembentukan
Planing Board (Badan perancang Ekonomi) 19 januari 1947
Rekontruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angktan perang ke bidang-bidang produktif.
Rekontruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angktan perang ke bidang-bidang produktif.
5.
Kasimo
Plan yang inti nya mengenai usaha swasembada pangan, diharapkan perekonomian
akan membaik ( mengikuti Mazhab Fisiokrat)
Masa Demokrasi
Liberal (1950-1957)
Masa
ini disebut masa liberal karena dalam polotik maupun ekonominya mengunakan
prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pasar pasar disesuaikan dengan teori
Mazhab klasik “Laissez faire laissez passer”. Sebenar nya pengusaha pribumi
masih lemah dan belum bisa bersaing atau menyaingi pengusa non pribumi,
terutama pengusaha yang bersak dari Cina. Akhir nya sistem ini hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka.
Usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain:
Usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain:
1.
Program
Benteng (Kabinet Nasir)
yaitu menumbuhkan dan mendorong importir nasional wiraswstawan pribumi agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing, dengan membatasi impor tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya kepada importir pribumi serta memberikan kredit kepada perusahaan peribumi agar nanti nya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini tidak berjalan dengan lancar karena pengusaha pribumi bersifat cenderung konsumtif dan tidak mampu bersaing dengan pengusa non pribumi.
yaitu menumbuhkan dan mendorong importir nasional wiraswstawan pribumi agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing, dengan membatasi impor tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya kepada importir pribumi serta memberikan kredit kepada perusahaan peribumi agar nanti nya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini tidak berjalan dengan lancar karena pengusaha pribumi bersifat cenderung konsumtif dan tidak mampu bersaing dengan pengusa non pribumi.
2.
Sistem
ekonomi Ali-Baba (Kabinet Ali Sastroamijoyo 1) yang dipimpin Mr Iskak
Cokrohadisuryo,yaitu penggalangan kerjasama anatra pengusa cina dan pengusaha
pribumi. Pengusaha non pribumi wajib memberikan pelatihan pada pengusaha
pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi pada usaha swsta
nasional. Namun program ini tidak berjaln lancar karena kurang berpenglaman nya
pengusa pribumu dan hal ini malah dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan
kredit dari pemerintah.
3.
Gunting
Syarifuddin Yaitu pemotongan nila mata uang (sanering) 20 maret 1950 untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
4.
Nasionalisai
De Javasche Bank menjadi Bnak Indonesia pada 15 desember 1951 lewat UU no 24 th
1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
5.
Pembatalan
sepihak atas hasil KMB termasuk pembubaran Uni-indonesia-Belanda akibat adanya
banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaan nya namun pengusaha tidak bisa
mengambil alih perusahaan tersebut.
Masa Demokrsi
Terpemimpin (1959-1967)
Sebagai akibat adanya Dekrit Presiden 5 juli 1959, Indonesia menjalankan sistem Demokrasi terpemimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem Etastisme yang segala nya diatur oleh pemerintah.sistem ini diharapkan agar membawa kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik dan ekonomi (Mazhab Sosialisme) Tetapi kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dimasa ini belum mampu memperbaiki keadaaan ekonomi Indonesia antara lain:
a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: uang kertas pecahan Rp. 500 menjadi Rp.50, uang pecahan Rp. 1000 menjadi Rp. 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 di bekukan.
Sebagai akibat adanya Dekrit Presiden 5 juli 1959, Indonesia menjalankan sistem Demokrasi terpemimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem Etastisme yang segala nya diatur oleh pemerintah.sistem ini diharapkan agar membawa kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik dan ekonomi (Mazhab Sosialisme) Tetapi kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dimasa ini belum mampu memperbaiki keadaaan ekonomi Indonesia antara lain:
a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: uang kertas pecahan Rp. 500 menjadi Rp.50, uang pecahan Rp. 1000 menjadi Rp. 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 di bekukan.
b)
Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpemimpin. Dalam pelaksanaan nya justru mengakibatkan
satgnasi bagi perekonomian Indonesia.
c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1956 menjadikan uang senilai Rp.1000 menjadi Rp. 1 Sehingga uang rupiah baru mesti nya dihargai 1000 x lipat uang rupiah lama, tapi dimasyarakat uang rupiah baru hanya di hargai 10x lipat lebih tinggi. Maka tindakn pemerintah untuk menekan angka infalsi ini malah meningkatkan angka inflasi.
c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1956 menjadikan uang senilai Rp.1000 menjadi Rp. 1 Sehingga uang rupiah baru mesti nya dihargai 1000 x lipat uang rupiah lama, tapi dimasyarakat uang rupiah baru hanya di hargai 10x lipat lebih tinggi. Maka tindakn pemerintah untuk menekan angka infalsi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan
dalm berbagai tindakan moneter itu diperparah karena tidak ada nya penghematan
pengeluran karena pada masa ini pemerintah banyak membangun proyek mercusuar
dan juga akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dengan Negara-negara barat.
Ini juga adalah salah satu kosekuensi dari pilihan mengunakan Sistem Demokrasi
Terpemimpin hal ini bisa diartikan bahawa Indonesia berkiblat ke Timur
(sosialis) baik dalm polik, ekonomi dan bidang lain nya.
Orde Baru
Pada awal orde baru, Stabilitasi Ekonomi dan stabilitasi Politik menjadi prioritas Utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi,penyelamatan uang Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman dimasa lalu, dimana sistem liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilih Sistem Ekonomi Campuran dalam kerangaka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang capur tangan pemerintah dalam perekonimian secara terbatas. Dalam kondisi dan masalah tertentu, pasar tidak diabiarkan menentukan sendiri. Akhir nya kebijakan-kebijakann pemerintah mulai berkiblat pada teori Keynesian. Kebijakan ekonominya diarahkan pada`pembangunan di segala bidang,tercermin dalam 8 jalur pemertaan: kebutuhan pokok,pendidikan, dan kesehatan,pemabagian pendapatan,kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda,penyebaran dan peradilan. Itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang, secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembanguna Lima tahun) Hasil nya, pada tahun 1984 indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka penuruan angka kemikinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Namun dampak negatif nya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar` kelompok dalam masyarakat terasa semakin banyak perbedaan, serta penumpukan utang uang luar. Selain itu pembangunan juga menimbula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi,kolusi dan nepotisme selain itu pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa di imbangi kehidupan politik, dan sosial yang adil. Akibat nya, ketika terjadi nya krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang sangat buruk . harga meningakat sangat drastis, nilai tukar melemah dengan cepat, dan menibulkan kekacauan disegala bidang terutama Ekonomi.
Pada awal orde baru, Stabilitasi Ekonomi dan stabilitasi Politik menjadi prioritas Utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi,penyelamatan uang Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman dimasa lalu, dimana sistem liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilih Sistem Ekonomi Campuran dalam kerangaka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang capur tangan pemerintah dalam perekonimian secara terbatas. Dalam kondisi dan masalah tertentu, pasar tidak diabiarkan menentukan sendiri. Akhir nya kebijakan-kebijakann pemerintah mulai berkiblat pada teori Keynesian. Kebijakan ekonominya diarahkan pada`pembangunan di segala bidang,tercermin dalam 8 jalur pemertaan: kebutuhan pokok,pendidikan, dan kesehatan,pemabagian pendapatan,kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda,penyebaran dan peradilan. Itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang, secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembanguna Lima tahun) Hasil nya, pada tahun 1984 indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka penuruan angka kemikinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Namun dampak negatif nya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar` kelompok dalam masyarakat terasa semakin banyak perbedaan, serta penumpukan utang uang luar. Selain itu pembangunan juga menimbula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi,kolusi dan nepotisme selain itu pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa di imbangi kehidupan politik, dan sosial yang adil. Akibat nya, ketika terjadi nya krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang sangat buruk . harga meningakat sangat drastis, nilai tukar melemah dengan cepat, dan menibulkan kekacauan disegala bidang terutama Ekonomi.
Orde Reformasi
Masa Pemerintahan
BJ. Habibie
yang mengawali masa reformasi nya dengan memberikan kebijakannya diutamakan
untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinas Abdurrahman
Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan Negara
dari keterpurukan. Ada berbagai persoalan ekonomi yang di wariskan orde baru
harus dihadapi, antara lain masalah KKN,pemulihan ekonomi ,kinerja BUMN,
pengedalian inflansi,dan mempertahankan kurs rupiah. Justru presiden terlibat
skandal Brunegate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akaibat
nya kedudukan nya digantikan.
Masa
Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukukm. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain.
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukukm. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain.
a.
Meminta
penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
b.
Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjuala perusahaan Negara di dalam periode
Krisis dengan tujuan melindungi perusahaan Negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara . penjaualan iyu berhasil
menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namu kebijakan ini
menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijuala ke perusahaan
asing.
Masa kepemimpinan
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan
kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi Subsidi BBM,hal ini
dilatarbelakangi oleh naik nya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan
controversial yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat
miskin. Namun kebanyakan BLT tidak
sampai ketangan yang berhak, dan pembagaian nya juga banyak menimbulkan masalah
sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan insfrastrukture summit pada bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah. Menurut Keynes investor merupakan factor utama untuk
menentukan kesempatan kerja. Kebijakan ini ditujukan untuk memberi kemudahan
bagi investor, terutama investor asing yang salah satu nya adalah revisi
undang-undang tentang ke tenagakerjaan. Kebijakan kan ini dilakukan jika
semakin banyak investasi asing di Indonesia, di harapakan jumlah kesempatan
kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia
melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan
kedepan nya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam
menentukan kebijakan dalam negri.
Sistem
perekonomian Indonesia saat ini,
banyak orang yang berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal atau kapitalis sistem ini membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan. Inti nya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau capital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi ini sehingga membuat yang miskin semakin miskin,eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itu lah yang terjadi pada perekonomian Indonesia . sistem ini lebih mirip dengan sistem yang ada di Amerika yang notabene adalah kapitalis. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi nya sistem perekonomian Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakun subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan, semula globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, selangakah demi selangkah bola salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lain nya termasuk sektor ekonomi,politik dan lain nya. Contoh nya saja Harga BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis. Sebenar nya sistem ini lah yang sebenar nya yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah tidak terang-terangan menyatakan nya.
Masuk nya Sistem ini dapat kita lihat dari beberapa Indikator yaitu
1. Dihapusnya Berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap. Sehingga harga barang barang strtetegis ditentukan sepenuh nyaoleh mekanisme pasar.
2. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap. Sehingga besar kecil nya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
3. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak Swasta. Sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
4. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semkin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negri yang tinggi. mungkin dmapak ini lah yang sedang kita rasakan sekarang naum dampak ini tidak hanya Indonesia saja yang merasakan masih ada negara lain yana terkena imbas/damapak dari sitem kapitalis ini sebagian besar yang merasakan damapak ini adalah negara-negara yang juga mengguanakan sistem kapaitalis. Namun masalah yang paling penting di Indonesia adalah Tingkat kemiskinan diindonesia yang semakin tinggi.
Dalam sistem Sistem ekonomi kapitalisme ini memungkinkan ada nya campur tangan dari nergara asing, terutama dalam permodalan. Saat nya kita ciptakan sistem ekonomi mandiri guna mencpai keadilan yang sesuai dengan situasi maupun kondisi di Indonesia dan tidak menerapkan sistem yang berasal dari negar lain yang jelas-jelas akan menyengsarakan rakayat. Dengan kenyataan ini, sudah saat nya kita merajut ulang sistem ekonomi Indonesia yang akan dijalankan di indonesi agar rakyat berhak mendapatkan kesejahteraan dengan nyata. Marilah lah bersama-sama membangun ekonomi yang lebih baik Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama.
banyak orang yang berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal atau kapitalis sistem ini membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan. Inti nya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau capital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi ini sehingga membuat yang miskin semakin miskin,eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itu lah yang terjadi pada perekonomian Indonesia . sistem ini lebih mirip dengan sistem yang ada di Amerika yang notabene adalah kapitalis. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi nya sistem perekonomian Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakun subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan, semula globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, selangakah demi selangkah bola salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lain nya termasuk sektor ekonomi,politik dan lain nya. Contoh nya saja Harga BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis. Sebenar nya sistem ini lah yang sebenar nya yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah tidak terang-terangan menyatakan nya.
Masuk nya Sistem ini dapat kita lihat dari beberapa Indikator yaitu
1. Dihapusnya Berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap. Sehingga harga barang barang strtetegis ditentukan sepenuh nyaoleh mekanisme pasar.
2. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap. Sehingga besar kecil nya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
3. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak Swasta. Sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
4. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semkin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negri yang tinggi. mungkin dmapak ini lah yang sedang kita rasakan sekarang naum dampak ini tidak hanya Indonesia saja yang merasakan masih ada negara lain yana terkena imbas/damapak dari sitem kapitalis ini sebagian besar yang merasakan damapak ini adalah negara-negara yang juga mengguanakan sistem kapaitalis. Namun masalah yang paling penting di Indonesia adalah Tingkat kemiskinan diindonesia yang semakin tinggi.
Dalam sistem Sistem ekonomi kapitalisme ini memungkinkan ada nya campur tangan dari nergara asing, terutama dalam permodalan. Saat nya kita ciptakan sistem ekonomi mandiri guna mencpai keadilan yang sesuai dengan situasi maupun kondisi di Indonesia dan tidak menerapkan sistem yang berasal dari negar lain yang jelas-jelas akan menyengsarakan rakayat. Dengan kenyataan ini, sudah saat nya kita merajut ulang sistem ekonomi Indonesia yang akan dijalankan di indonesi agar rakyat berhak mendapatkan kesejahteraan dengan nyata. Marilah lah bersama-sama membangun ekonomi yang lebih baik Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama.
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar