Minggu, 11 Maret 2012

TUGAS 2


SEJARAH SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Seiring dengan perkembangan Zaman,Perekonomian Indonesia mulai mengalami suatu perubahan yang di mulai dari masa sejarah,Orde lama,Orde baru dan era Reformasi dan Globalisasi banyak mengalami perubahan. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyak nya Pembangunan daerah yang sangat pesat, kecangihan teknologi dan Informasi yang di dapat. Namun dengan perubahan tersebut tidak merubah semua nya karena perubahan tersebut tidak merata, hal itu bisa dilihat dari masih kurang nya kesejahteraan untuk rakyat dan masih ada sebagian masrakyat miskin, hal itu mungkin karena system perekonomian Indonesia masih jauh dari sempurna. Disini saya akan menceritakan sistem perekonomian  apa saja yang pernah terjadi di Indonesia sampai saat ini, hingga mengalami suatu perubahan dan untuk mencapai kejayaan itu sampai sekrang, tapi saya akan sedikit mengulas system apa saja yang pernah di jalan kan diindonesia sebelum system perekonomian saat ini berjalan, mungkin tidak mudah karena bangsa Indonesia mengalami empat masa yang terdiri  dari masa sebelum merdeka,orde lama,orde baru dan masa reformasi.
Masa sebelum merdeka
Sebelum merdeka Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat Negara yang pernah menjajah Indonesia dan merusak system perekonomian Indonesia yaitu portugis,belanda,inggris dan jepang. Namun Portugis tidak meningalkan luka yang begitu mendalam bagi bangsa Indonesia karena portugis di usir oleh belanda. Namun yang paling lama menjajah bangsa Indonesia adalahbelanda sampai 350 tahun lama nya yang menerapakan system sesuai dengan aturan nya.
Bangsa belanda dulu menyebut Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda, dan melimpahkan semua wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada Perusahaan VOC (Vereenigde Oost-Indiche Compagnie) hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang yang berasal dari belanda dan mempunyai tujuan pula untuk menyaingi pedagang lain nya seperti Inggris. Untuk melancarkan Aksi nya di hindia belanda VOC diberi Hak-hak Octrooi, hak-hak tersebut seakan membuat kesan bahwa VOC adalah Penguasa Hindia Belanda. Namun walupun demikian tidak seluruh ekonomi Indonesia di kuasai, VOC hanya menguasa komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar Eropa saja yaitu berupa rempah hasil bumi. VOC menetapkan suatu aturan yaitu Verphichate Laverentie (kewajiban meneyrahkan hasil bumi kepada VOC) dan Peraturan Contigenten (Pajak hasil bumi)yang dirancang untuk mendukung monopoli.
Setelah VOC dibubarkan VOC diambil Alih Oleh Republik Bataaf namun hal itu tidak berlangsung lama karena Republic bataaf  Dihadapkan pada masalah system keuangan yang kacau balau. Republik Bataaf mulai meninggalkan hindia belanda dan kemudian inggris mengambil alih pemerintahan Hindia belanda.
Inggris merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh belanda diganti menjadi Sistem pajak tanah (Landrent) ternyata system yang diterapkan Oleh Thomas Stamford Raffles berhasil di hindia belanda. Dengan ada nya system  landren penduduk pribumi memiliki uang untuk membeli barang produk inggris atau pun barang yang di impor. Itu lah yang disebut dengan imperialisme modern yang menjadiakan tanah jajahan tidak hanya sekdar untuk di eksplorasi kekayaan alam nya tetapi juga menjadi kan daerah tersebut sebagai tempat pemasaran produk dari barang penjajah. Kekuasaan Inggris di hindia belanda akhir nya mengalami kegagalan akibat system ini karena beberapa factor yg di sebabkan oleh dari rakyat pribumi yaitu:
1.     Masyarakat pribumi yang pada umum nya buta huruf dan kurang mengenal uang dan kurang mampu nya menghitung luas tanah yang kena pajak.
2.     Tebatas nya pegawai pengukur tanah dari inggris yang terlalu sedikit
3.     Kurang nya dukungan dari para raja-raja untuk kebijakna tersut karena inggris tak mau mengakui suksesi jabtan secara turun –temurun.
Kemudian system ini diganti menjadi Sitem tanam paksa (cultuurstelstel) yang mualai diberlakukan oleh Van den Bosch. Yang bertujaun utuk memenuhi kebutuhan berbagai komoditi yang ada permintaan dunia dan rakyat pribumi diprintahkan untuk membudidayankan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah seprti tembakau,teh,karet,gula dan masih banyak lagi, system  ini jelas banyak menekan penduduk pribumi. Apalagi system ini di padukan dengan system monopoli ekspor (konsinyasi) yang jelas semakin membuat rakyat pribumi semakin terpuruk. Bagi rakyat pribumi sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka. Apalagi  aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun hal ini memberi segi poasitif bagi rakyat pribumiadalah mareka mulai mengenal tata cara menanam komoditas ekspor yang pada umunya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya  ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkat nya taraf hidup mereka.
Kemudian muncul lah system baru yaitu Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Hal ini terjadi karena adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib pribumi kearah yang lebih baik dan mondorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Lalu di buat lah peraturan agrarian yang baru, yaitu mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tanah yang boleh disewakan dan Tidak. Hal ini masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antra lain:
1. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengeglola perkebunan sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai bururh penggrap tanah
2. Prinsip Keuntungan Absolut :Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.
3. Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan kepada pihak swasta, walau jelas, pemerintah belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguh nya.
Namun sistem ini juga masih tidak Efektif karena  sistem ini ternyata tidak mesejahterakan masyarakt pribumi tetapi menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umun nya tidak di perlakukan layak sebagai mesti nya.

Orde Lama
Masa pasca kemerdekaan (1945-1950)
pada awal kemerdekaan kondisi keuangan amat buruk, hal ini disebabkan:
1.     Tingkat inflsi sangat tinggi
sPada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI mengatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI yaitu mata uang De Javashe Bank, mata uang Hndia Belanda dan Mata uang penduduk Jepang. Pada tanggal 6 maret 1946, pangliama AFNEI (Allied Forces For Netherlands East Indies/pasukan sekutu) Mengumunkan berlaku nya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan Uang kertas yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) Sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyak nya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat  harga.
2.     Adanya Blockade ekonomi oleh belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI
3.     Kas Negara kosong
4.     Ekspolitasi besar-besaran dimasa penjajahan
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut adalah
1.     Program Pinjaman Nasional dilaksankan oleh menteri keuangan IR. Surachman
2.     Upaya menenbus blockade dengan diplomasi beras ke india, mengadakan kerja sama dengan perusahaan swasta Amerika, dan menenbus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke singapura dan Malaysia.
3.     Konfernsi Ekonomi Februari 1946 Dengan tujuan untuk memperoleh kesepaktan yang bulat dalam menangulangi masalah-masalh ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan,sandang serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
4.     Pembentukan Planing Board (Badan perancang Ekonomi) 19 januari 1947
Rekontruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angktan perang ke bidang-bidang produktif.
5.     Kasimo Plan yang inti nya mengenai usaha swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik ( mengikuti Mazhab Fisiokrat)

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal karena dalam polotik maupun ekonominya mengunakan prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pasar pasar disesuaikan dengan teori Mazhab klasik “Laissez faire laissez passer”. Sebenar nya pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing atau menyaingi pengusa non pribumi, terutama pengusaha yang bersak dari Cina. Akhir nya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka.
Usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain:
1.     Program Benteng (Kabinet Nasir)
yaitu menumbuhkan dan mendorong importir nasional wiraswstawan pribumi agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing, dengan membatasi impor tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya kepada importir pribumi serta memberikan kredit kepada perusahaan peribumi agar nanti nya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini tidak berjalan dengan lancar karena pengusaha pribumi bersifat cenderung konsumtif dan tidak mampu bersaing dengan pengusa non pribumi.
2.     Sistem ekonomi Ali-Baba (Kabinet Ali Sastroamijoyo 1) yang dipimpin Mr Iskak Cokrohadisuryo,yaitu penggalangan kerjasama anatra pengusa cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non pribumi wajib memberikan pelatihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi pada usaha swsta nasional. Namun program ini tidak berjaln lancar karena kurang berpenglaman nya pengusa pribumu dan hal ini malah dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
3.     Gunting Syarifuddin Yaitu pemotongan nila mata uang (sanering) 20 maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
4.     Nasionalisai De Javasche Bank menjadi Bnak Indonesia pada 15 desember 1951 lewat UU no 24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
5.     Pembatalan sepihak atas hasil KMB termasuk pembubaran Uni-indonesia-Belanda akibat adanya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaan nya namun pengusaha tidak bisa mengambil alih perusahaan tersebut.

Masa Demokrsi Terpemimpin (1959-1967)
Sebagai akibat adanya Dekrit Presiden 5 juli 1959, Indonesia menjalankan sistem Demokrasi terpemimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem Etastisme yang segala nya diatur oleh pemerintah.sistem ini diharapkan agar membawa kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik dan ekonomi (Mazhab Sosialisme) Tetapi kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dimasa ini belum mampu memperbaiki keadaaan ekonomi Indonesia antara lain:
a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 agustus 1959 menurunkan nilai uang  sebagai berikut: uang kertas pecahan Rp. 500 menjadi Rp.50, uang pecahan Rp. 1000 menjadi Rp. 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 di bekukan.
b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpemimpin. Dalam pelaksanaan nya justru mengakibatkan satgnasi bagi perekonomian Indonesia.
c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1956 menjadikan uang senilai Rp.1000 menjadi Rp. 1 Sehingga uang rupiah baru mesti nya dihargai 1000 x lipat uang rupiah lama, tapi dimasyarakat uang rupiah baru hanya di hargai 10x lipat lebih tinggi. Maka tindakn pemerintah untuk menekan angka infalsi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan dalm berbagai tindakan moneter itu diperparah karena tidak ada nya penghematan pengeluran karena pada masa ini pemerintah banyak membangun proyek mercusuar dan juga akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dengan Negara-negara barat. Ini juga adalah salah satu kosekuensi dari pilihan mengunakan Sistem Demokrasi Terpemimpin hal ini bisa diartikan bahawa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalm polik, ekonomi dan bidang lain nya.

Orde Baru
Pada awal orde baru, Stabilitasi Ekonomi dan stabilitasi Politik menjadi prioritas Utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi,penyelamatan uang Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman dimasa lalu, dimana sistem liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilih Sistem Ekonomi Campuran dalam kerangaka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang capur tangan pemerintah dalam perekonimian secara terbatas. Dalam kondisi dan masalah tertentu, pasar tidak diabiarkan menentukan sendiri. Akhir nya kebijakan-kebijakann pemerintah mulai berkiblat pada teori Keynesian. Kebijakan ekonominya diarahkan pada`pembangunan di segala bidang,tercermin dalam 8 jalur pemertaan: kebutuhan pokok,pendidikan, dan kesehatan,pemabagian pendapatan,kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda,penyebaran dan peradilan. Itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang, secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembanguna Lima tahun) Hasil nya, pada tahun 1984 indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka penuruan angka kemikinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Namun dampak negatif nya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar` kelompok dalam masyarakat terasa semakin banyak perbedaan, serta penumpukan utang uang luar. Selain  itu pembangunan juga menimbula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi,kolusi dan nepotisme selain itu pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa di imbangi kehidupan politik, dan sosial yang adil. Akibat nya, ketika terjadi nya krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang sangat buruk . harga meningakat sangat drastis, nilai tukar melemah dengan cepat, dan menibulkan kekacauan disegala bidang terutama Ekonomi.

Orde Reformasi
Masa Pemerintahan BJ. Habibie yang mengawali masa reformasi nya dengan memberikan kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinas Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan Negara dari keterpurukan. Ada berbagai persoalan ekonomi yang di wariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN,pemulihan ekonomi ,kinerja BUMN, pengedalian inflansi,dan mempertahankan kurs rupiah. Justru presiden terlibat skandal Brunegate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akaibat nya kedudukan nya digantikan.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukukm. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain.
a.      Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
b.     Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjuala perusahaan Negara di dalam periode Krisis dengan tujuan melindungi perusahaan Negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara . penjaualan iyu berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namu kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijuala ke perusahaan asing.
Masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi Subsidi BBM,hal ini dilatarbelakangi oleh naik nya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan controversial yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT  tidak sampai ketangan yang berhak, dan pembagaian nya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan insfrastrukture summit pada bulan 2006  lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes investor merupakan factor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Kebijakan ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing yang salah satu nya adalah revisi undang-undang tentang ke tenagakerjaan. Kebijakan kan ini dilakukan jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, di harapakan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepan nya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri.

Sistem perekonomian Indonesia saat ini,
banyak orang yang berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal atau kapitalis sistem ini membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan. Inti nya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau capital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi ini sehingga membuat yang miskin semakin miskin,eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itu lah yang terjadi pada perekonomian Indonesia . sistem ini lebih mirip dengan sistem yang ada di Amerika yang notabene adalah kapitalis. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi nya sistem perekonomian Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakun subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan, semula globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, selangakah demi selangkah bola salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lain nya termasuk sektor ekonomi,politik dan lain nya. Contoh nya saja Harga BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis. Sebenar nya sistem ini lah yang sebenar nya yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah tidak terang-terangan menyatakan nya.



 Masuk nya Sistem ini dapat  kita lihat dari beberapa Indikator yaitu
1. Dihapusnya Berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap. Sehingga harga barang barang strtetegis  ditentukan sepenuh nyaoleh mekanisme pasar.
2. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap. Sehingga besar kecil nya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
3. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak Swasta. Sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
4. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semkin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.

Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negri yang tinggi. mungkin dmapak ini lah yang sedang kita rasakan sekarang naum dampak ini tidak hanya Indonesia saja yang merasakan masih ada negara lain yana terkena imbas/damapak dari sitem kapitalis ini sebagian besar yang merasakan  damapak ini adalah negara-negara yang juga mengguanakan sistem kapaitalis. Namun masalah yang paling penting di Indonesia adalah Tingkat kemiskinan diindonesia yang semakin tinggi.
Dalam sistem Sistem ekonomi kapitalisme ini memungkinkan ada nya campur tangan dari nergara asing, terutama dalam permodalan. Saat nya kita ciptakan sistem ekonomi mandiri guna mencpai keadilan yang sesuai dengan situasi maupun kondisi di Indonesia dan tidak menerapkan sistem yang berasal dari negar lain yang jelas-jelas akan menyengsarakan rakayat. Dengan kenyataan ini, sudah saat nya kita merajut ulang sistem ekonomi Indonesia yang akan dijalankan di indonesi agar rakyat berhak mendapatkan kesejahteraan dengan nyata. Marilah lah bersama-sama membangun ekonomi yang lebih baik Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama.
.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar